Selaku pekerja dan pihak yang berkecimpung di dalamnya, tentu sudah tidak asing lagi di telinga dengan istilah UMR, UMK, dan UMP. Beberapa waktu lalu, pemerintah provinsi telah menetapkan upah minimum tahun 2023. Anda dapat melihatnya di laman DinasPajak.com.
Seperti di tahun-tahun sebelumnya, UMP mengalami kenaikan yang bervariatif. Hal itu disebabkan pada tiap provinsi berpotensi mengalami kenaikan dalam jumlah yang berbeda pula.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2022 mengenai Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang mana jumlah kenaikan UMP tidak dapat melebihi 10% di tiap tahunnya.
Hal itu menandakan walaupun terjadi peningkatan yang berbeda di tiap-tiap provinsi, jumlahnya ditetapkan untuk di bawah 10% besaran UMP tahun sebelumnya.
Upah minimum sendiri merupakan standar terendah yang diberikan pekerja dan ditentukan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 mengenai Pengupahan.
Adanya penetapan gaji dan UMR ini guna melindungi hak para pekerja dalam memperoleh upah yang sesuai dengan beban kerja.
Namun, perlu diketahui bahwa istilah UMR telah berganti menjadi UMP dan UMK. Lantas, apa yang membedakan ketiganya? Sebelum itu, simak terlebih dahulu penjelasan mengenai pengertian dari UMR, UMP, dan UMK berikut.
Daftar Isi
Apa itu UMR, UMP, dan UMK?
Pengertian UMR
Upah Minimum Regional atau yang biasa disebut sebagai UMR adalah minimum gaji pekerja setiap bulannya yang berlaku di provinsi atau tingkat I, beserta kabupaten/kota di dalamnya. Lazimnya, UMR akan mengalami kenaikan yang disebabkan oleh beberapa faktor di tiap tahunnya.
Seperti yang diketahui bahwa upah atau gaji yang diberikan kepada pekerja tidak boleh kurang dari standar UMR yang telah ditetapkan. Bilamana Anda selaku pekerja masih mendapatkan gaji dan UMR di bawah standar minimum yang ditetapkan, Anda memiliki hak untuk melaporkan hal tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan.
Seperti yang sudah disinggung, istilah UMR sudah tidak lagi dipakai. UMR tingkat I diganti menjadi UMP atau Upah Minimum Provinsi, sementara UMR tingkat II diganti menjadi UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
Pergantian istilah UMR menjadi UMP dan UMK berdasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 226 Tahun 2000. Perbedaan UMK dan UMR sendiri bisa dilihat dari peraturan yang ditetapkan.
UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota diatur oleh gubernur, sementara UMR atau Upah Minimum Regional diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja.
Pengertian UMK
Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK adalah batas upah minimum pekerja setiap bulannya yang berlaku pada tiap kabupaten/kota setempat. UMK terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap.
UMK sendiri masih ditentukan dan ditetapkan oleh gubernur, tetapi pengusulannya dilakukan oleh bupati atau walikota.
UMK yang berada di masing-masing kabupaten/kota pun berbeda. Sesuai dengan ketetapan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2015 bahwa UMK disesuaikan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi di kabupaten/kota setempat.
Perlu Anda ketahui pula bahwa lazimnya UMK ditetapkan gubernur selambat-lambatnya pada tanggal 30 November di tiap tahunnya dan berlaku pada 1 Januari di tahun berikutnya.
Pengertian UMP
Upah Minimum Provinsi atau UMP adalah standar atau batas gaji minimal bagi pekerja setiap bulannya yang telah ditetapkan di suatu provinsi dan berlaku pula di tiap kabupaten/kota di dalamnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 3 Pasal 1 mengenai Upah Minimum, besaran UMP ditentukan sesuai batas atau standar di tiap kabupaten/kota. Hal itu karena kondisi ekonomi pada suatu kota tentu berbeda.
Lalu, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 226 Tahun 2000 ayat (4), UMP ditentukan oleh gubernur selambat-lambatnya tiap tanggal 21 November dan berlaku pada 1 Januari di tahun berikutnya.
Setelah mengetahui arti kepanjangan UMR dan UMK, serta UMP, apa yang membedakan ketiganya?
Perbedaan UMR, UMP, dan UMK
Untuk mengetahui perbedaan UMR, UMP, dan UMK lebih jelas, simak penjelasannya berikut ini.
1. Cakupan Areanya
Perbedaan yang pertama, yakni terletak pada cakupan areanya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, UMK telah ditetapkan guna mengontrol standar gaji atau upah terendah pada tiap kabupaten/kota, sementara UMP standar upah untuk kabupaten/kota yang terletak di cakupan provinsi.
2. Pengendali Kewenangan
Kemudian, bedanya UMR dan UMK bisa dilihat dari pihak yang mengesahkan. UMK disahkan oleh bupati atau walikota yang kelak akan diajukan sebagai ajuan pada gubernur.
Sementara, UMP disahkan langsung oleh gubernur dengan memperhitungkan berbagai pertimbangan kondisi ekonomi atau inflasi di tiap kabupaten/kota setempat.
3. Waktu Pengesahan
Perbedaan UMR, UMK, dan UMP selanjutnya, yakni dilihat dari segi waktu penetapan ataupun pengesahannya. Seperti halnya, UMR atau UMK ditetapkan pada tiap tanggal 30 November setiap tahunnya, sementara UMP ditetapkan pada tanggal 21 November setiap tahunnya.
4. Terdapat Beberapa Faktor yang Mendasari
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 pasal 25 ayat (2), faktor utama yang memengaruhi kenaikan UMP dan UMK, yakni kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Lazimnya, UMP ditetapkan karena kondisi ekonomi dan kondisi tenaga kerja pada suatu kawasan provinsi.
Sedangkan, UMR atau UMK terdapat berbagai faktor yang mendasari, di antaranya pertumbuhan ekonomi daerah atau wilayah, inflasi daerah, tanggungan hidup, banyaknya masyarakat yang bekerja, dan pertimbangan lainnya.
Itulah penjelasan mengenai pengertian dan perbedaan UMR, UMP, dan UMK. Anda dapat mengakses dan mengunjungi laman DinasPajak.com untuk mendapatkan informasi terkait Pajak serta UMP, UMK, dan UMR secara up to date.